KOTAKU, BALIKPAPAN-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soroti pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kutai Timur (Kutim).
Pasalnya hingga kini, serapan anggaran tergolong rendah. Yakni oleh KPU baru 42,20 persen, oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru 41,78 persen dan anggaran untuk pengamanan baru mencapai 4,67 persen. Padahal saat ini, tepatnya 18 Juli hingga 13 Agustus 2020 mendatang, rangkaian penyelenggaraan Pilkada serentak sudah memasuki tahap pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih. “Jika sudah ada anggaran, segera belikan peralatan untuk perlindungan. Sehingga, penyelenggara bisa bergerak dengan perlindungan yang lengkap karena penyelenggara motor penggerak Pilkada,” kata Tito Karnavian dalam kunjungan kerjanya ke Balikpapan, Sabtu (18/7/2020).
Bahkan, Kutim menjadi satu-satunya daerah di Kaltim yang memiliki anggaran Pilkada terendah. Yakni hanya Rp 58,76 miliar.
Ya, Pilkada secara serentak akan digelar 9 Desember 2020 mendatang. Di Kaltim, ada sembilan kabupaten dan kota yang akan menggelar Pilkada 2020. Masing-masing Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda. Sedangkan tingkat kabupaten masing-masing Paser, Mahakam Hulu, Berau, Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar) dan Kutim.
Dari kesembilan kabupaten dan kota tersebut, Balikpapan, Kukar, Samarinda, Berau, Kubar dan Paser menjadi daerah dengan serapan anggaran mencapai 100 persen. Baik anggaran bagi KPU, Bawaslu hingga pihak keamanan. Disusul Bontang dan Mahakam Hulu, masing-masing serapan untuk Bawaslu dan keamanan mencapai 100 persen sedangkan serapan oleh KPU sebesar 90 persen.
