KOTAKU, SANGATTA-Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur (Kutim) dalam Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutim tahun anggaran 2021, mengingatkan harus berdasarkan prinsip dasar arus pendapatan.
Pemkab Kutim wajib menggali sumber-sumber pendapatan secara luas dan prinsip-prinsip dasar belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien. Selain itu Pemkab Kutim perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan anggaran.
Hal tersebut disampaikan Muhammad Ali dalam Rapat Paripurna ke 16 yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni tentang Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Senin (20/6/2022).
“Fraksi kami sangat mengapresiasi penyampaian nota penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim tahun anggaran 2021, namun terdapat catatan yang patut disampaikan berupa pembangunan yang berasaskan tata kelola keuangan dan tata kelola pembangunan Pemkab Kutim,” ucap politisi PPP tersebut.
Lebih lanjut, ia meminta bupati dan wakil bupati beserta jajarannya untuk lebih fokus bekerja sehingga dapat menuntaskan penataan kembali pemerintahan yang masih belum tuntas.
“Tentunya permintaan kami ini beralasan dikarenakan Kabupaten Kutim sudah mendapatkan dua kali WDP atau Wajar Dengan Pengecualian dan terakhir beberpa bulan lalu tahun 2022, Kutai Timur adalah satu-satunya daerah di Kaltim yang mendapatkan predikat WDP,” sebutnya.
Fraksi PPP juga menyampaikan realisasi APBD tahun anggaran 2021 yang lamban, banyak kegiatan pembangunan fisik belum mencapai target dan sasaran. Tentunya akan merugikan masyarakat secara umum. Diharapkan tidak lagi terjadi lagi..
“Pembangunan di Kutai Timur bisa lebih terarah dengan penyerapan anggaran secara optimal dan maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur secara luas. Kemudian terkait hutang yang hingga saat ini masih menjadi beban Pemkab Kutim, harus cepat menjadi fokus penyelesaian,” tutupnya. (*/advertorial)
