KOTAKU, SANGATTA-DPRD Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-21 perihal penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) APBD Kutim tahun 2023.
Seperti diketahui, ada tujuh Fraksi di DPRD Kutim yang menyampaikan pandangannya dalam paripurna tersebut. Diungkapkan oleh Ketua DPRD Kutim Joni jika kegiatan ini merupakan rapat lanjutan setelah mendengar penyampaian Bupati Kutim atas KUA-PPAS APBD Kutim 2023, Kamis (14/7/2022).
Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) mendapat kesempatan pertama dalam penyampaian pandangan umum dengan juru bicara Sobirin Bagus. Dalam kesempatan itu pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2023.
“Pemkab Kutim harus terus memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi,” ujar dia.
Pandangan umum berikutnya disampaikan Fraksi Partai Demokrat, yang dibacakan oleh Hason Ali. Dia menyampaikan, Fraksi Demokrat meminta pemerintah menyusun perencanaan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur.
“Agar sekiranya pemerintah dapat memperhatikan aspek pemerataan pembangunan,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Fraksi Demokrat berharap terjadi peningkatan yang baik terhadap pelayanan kepada masyarakat.
“Karena sejatinya pelayanan publik sama dengan pembentukan hukum pada umumnya untuk menciptakan kebaikan,” pungkasnya.
Berikutnya dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, dalam hal ini disampaikan oleh politisi bernama Siang Geah. Dia mengatakan agar pemerintah daerah bisa lebih serius dalam menindaklanjuti serta menyelesaikan rekomendasi dari BPK RI terkait LHP BPK RI.
“Kami harap pemerintah mampu menyelesaikan rekomendasi dari BPK RI terkait LHP BPK RI,” pintanya.
Tidak ketinggalan, Fraksi Golkar melalui juru bicara Hasna. Perempuan berhijab tersebut mengatakan bahwa Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik mencapai Rp30 miliar.
“Hal ini menunjukan optimisme dan semangat kinerja positif pemerintah daerah dalam memaksimalkan pendapatan daerah,” tuturnya.
Kemudian, Fraksi PPP melalui Hasbullah Yusuf menyampaikan saran agar serapan anggaran di tiap perangkat daerah, ditingkatkan. Dengan melakukan Refocusing dan penyesuaian anggaran.
“Terutama program prioritas yang dapat selesai dalam satu tahun anggaran,” tegas Hasbullah.
Lalu, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya dengan juru bicara Yosef Udau. Dia memandang, nilai belanja daerah yang berpotensi mengakibatkan terjadinya defisit anggaran agar dapat diminimalkan.
“Sehingga defisit anggaran dapat dihindari,” harapnya.
Sedangkan Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Pither Palinggi, menyampaikan dokumen rancangan PPAS APBD tahun 2023 disusun dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing urusan pemerintah daerah.
“Terutama yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan pemerintah provinsi,” pungkasnya. (*/advertorial)
