dprd-kutim
Parlementaria

Joni Sebut Kontraktor Berhutang, Proyek Mangkrak

KOTAKU, SANGATTA-Hingga saat ini masih banyak progres pekerjaan proyek dengan tema tahun jamak yang tidak rampung. Hal itu membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dianggap tidak mampu menyerap anggaran. Hingga kembali memicu Silpa.

Kurangnya penyerapan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan yang masuk dalam skema tahun jamak, berdampak terhadap pembangunan yang belum bisa sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

Sebanyak 24 proyek tahun jamak di Kutim, tidak ada satupun yang rampung pengerjaannya hingga Juni 2024. Hal ini diperparah dengan batalnya dua proyek tahun jamak yakni Masjid Attaubah dan Pasar Sangatta Selatan.

Puluhan paket pekerjaan yang bernilai miliaran rupiah itu sejatinya mulai dikerjakan sejak tahun 2023 lalu. Dengan total anggaran mencapai Rp4,483 triliun, tidak sedikit jumlah proyek yang progresnya bahkan belum mencapai 50 persen.

Ditambah dengan minimnya kesiapan kontraktor atau pihak ketiga yang belum memenuhi syarat seperti pengadaan Batching Plant, mobilisasi alat berat hingga memastikan material konstruksi tersedia.

Kendala ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Joni. Ia mengatakan perusahaan yang mengerjakan proyek tahun jamak tersebut terbilang masih berhutang dengan Pemkab Kutim.

“Kenapa saya katakan perusahaan atau kontraktor ini berhutang ke pemerintah, karena mereka sudah banyak mengambil uang untuk pekerjaan. Namun progres pekerjaannya masih kurang,” jelasnya, Kamis (6/6/2024).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu mengungkapkan akan melakukan sidak atau kunjungan langsung semua lokasi proyek tahun jamak. Agenda ini dimaksud untuk melihat langsung progres serta kondisi lapangan.

Selain itu, juga akan memanggil sejumlah dinas terkait dalam waktu dekat. Jelang perumusan rancangan APBD Perubahan tahun 2024, DPRD Kutim berniat memastikan anggaran yang akan dirancang kemudian berdasarkan kondisi riil proyek-proyek tersebut.

“Kalau pemerintah masih memaksa untuk minta anggaran, kami akan buatkan perjanjian. Karena kalau ini tidak diselesaikan, pasti ada yang dirugikan, yang rugi pasti pemerintah sendiri, berimbas dengan masyarakat juga,” tegasnya.

Untuk diketahui, kontrak tahun jamak dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah adalah kontrak yang dilakukan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun atau lebih dari satu tahun anggaran. (advertorial)

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top