KOTAKU, SANGATTA-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Yusuf T Silambi menanggapi perihal adanya pemberian bantuan inflasi daerah, dari Dinas Sosial (Dinsos) Kutim.
Kata dia, jika berbicara perihal dasar perekonomian secara garis besar, maka hal ini dianggap belum efektif. Mengingat pertumbuhan ekonomi tahun depan diprediksi resesi.
“Jadi kalau dikatakan apakah itu memungkinkan? Secara analisa ekonomi sebenarnya belum. Tapi, karena Kutim ini pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus, jadi layak saja Dinsos melakukan hal itu,” jelasnya dalam sebuah kesempatan, Jumat (2/12/2022).
Lebih lanjut, ia menyebut hal ini perlu dibedakan secara proporsionalnya, sehingga untuk membahas perihal Indonesia dan berbicara kabupaten maka itu dua hal yang berbeda.
Yusuf karib dia disapa berpendapat, jika anggaran yang dimiliki Kutim, baik dari dana transfer maupun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu cukup dan terbilang layak.
“Bantuan dari Dinsos ini ya harus seperti yang dilakukan pemerintah pusat, yakni BSU. Dengan betul-betul sampai, untuk mengendalikan kebutuhan rakyat,” harapnya.
Dia menerangkanp, dari program Dinsos terdapat dua sumber anggaran, yakni program yang memang dicanangkan oleh Dinsos atau program bersama dengan DPRD Kutim.
Legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini menjelaskan, Dinsos perlu berkoordinasi dengan DPRD terkait beberapa program-program pelaksanaan kegiatan.
“Mulainya dari mana kerja sama dengan DPRD? Kan punya pokok pemikiran, sama-sama untuk memenuhinya kebutuhan masyarakat Kutim,” ulas Yusuf.
Bahkan, dia juga menyetujui jika pemberian bantuan sosial maupun inflasi kepada masyarakat miskin, ojek online atau sopir angkot diteruskan hingga 2023 mendatang. (*/advertorial)
