KOTAKU, SANGATTA-Permasalahan minimnya penyerapan anggaran di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), masih terus memanas. Hal ini pun menjadi bola panas yang disayangkan oleh masyarakat.
Terkait itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutim turut mencari solusi. Dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas yang menjadi leading sektor.
RDP dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kutim Asti Mazar Bulang didampingi Wakil Ketua II Arfan di ruang Hearing DPRD Kutim, Senin (10/6/2024).
Adapun OPD yang dimaksud meliputi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kemudian Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim).
Namun tak semua kepala dinas hadir memenuhi panggilan tersebut. Melainkan hanya Kepala Dispora Kutim. Sisanya dihadiri perwakilan.
Saat diwawancarai, Asti Mazar Bulang menyayangkan hal tersebut. Kata dia, rapat ini akan kembali dilanjutkan dengan membuat panggilan ulang untuk mendengar keterangan perihal penyerapan anggaran dinas terkait.
“Tadi saya memimpin rapat bersama Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perkim, Dinas PU terkait penyerapan anggaran 2024.
Menghasilkan beberapa catatan penting, supaya dinas terkait dapat menjalankan program kegiatan segera. Mengingat sudah memasuki pertengahan 2024. Agar anggaran bisa terserap dengan baik,” ujar Asti.
Sementara menjadwalkan ulang RDP bertujuan untuk mempertanyakan progres proyek dengan skema tahun jamak.
“Kami akan meminta Kadis PUPR untuk hadir dalam pertemuan selanjutnya. Kami juga akan minta Kadis PUPR mempresentasikan progres tahun jamak,” ungkap Asti Mazar.
RDP dijadwalkan kembali setelah Lebaran Iduladha.
Proyek skema tahun jamak ini, lanjut ia, tentunya jadi pertanyaan masyarakat kalangan luas. Hal seperti ini menunjukkan kinerja pemerintah yang dianggap kurang mampu menyerap anggaran.
“Yang jelas ini jadi sumber pertanyaan dari rakyat dan media, termasuk saya, Ketua DPRD, Wakil Ketua ll dan bahkan anggota DPRD mempertanyakan progresnya. Makanya kami belum bisa memberikan jawaban, karena Dinas PUPR belum memberikan data yang diperlukan,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan, menjelaskan bahwa ketidakhadiran Kadis Perkim dan PUPR disebabkan oleh jadwal yang bertabrakan dengan kegiatan kerja di luar daerah.
Sementara, saat dikonfirmasi, Kadis PUPR pun tak dapat hadir dalam RDP dikarenakan sakit. “Kalau Kadis Perkim saat ini ada di Samarinda, dalam kegiatan kerja. Kalau Kadis PUPR katanya sakit,” ujar Arfan.
Lanjut dia menerangkan, dari hasil RDP, kendala yang dihadapi Dinas Perkim dalam penyerapan anggaran yakni adanya pergeseran anggaran yang memakan waktu hampir satu bulan.
“Tapi, tadi kami dapat informasi dari perwakilan Dinas Perkim. Mereka menyatakan bahwa program yang direncanakan sudah bisa berjalan setelah Lebaran, dengan kurang lebih 1.000 paket yang direncanakan,” tutup Arfan. (advertorial)
