KOTAKU, SANGATTA-Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2022 diperkirakan mencapai ratusan miliar. Hal ini membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman angkat bicara.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kurang matang dalam perencanaan anggaran. Adapun silpa tahun anggaran 2022 ditaksir sebesar Rp350 miliar.
Meski tahun anggaran 2022 masih berjalan, namun perhitungan dana silpa sudah bisa diprediksi melonjak dari tahun sebelumnya. Silpa tersebut, merupakan dana masuk dari Pemerintah RI yang melebihi proyeksi pendapatan APBD.
Faizal menyayangkan anggaran sebanyak itu tidak teralokasikan. Selain beberapa program yang tidak terlaksana, dia juga menilai hal tersebut karena kurang matangnya perencanaan oleh pemerintah.
“Ada juga program yang sudah dianggarkan, tapi tidak dilaksanakan karena terbentur aturan, perencanaannya memang tidak matang,” jelasnya, Selasa (22/11/2022).
Dia berani memastikan, silpa sebesar itu bukan hanya asal tebak. Faizal Rachman memaparkan, APBD tahun 2022 diproyeksi Rp3,6 triliun. Namun 2 Oktober, bertambah menjadi Rp3,8 triliun menyusul masuknya dana dari Pemerintah RI. Selain itu, ada juga dana proyek dengan skema kontrak tahun jamak Rp141 miliar yang pasti tidak terserap.
“Kan proyek multi years tidak boleh dimulai akhir tahun. Sedangkan ada wacana penyertaan modal untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rp9 miliar. Sayangnya tidak direalisasikan lantaran payung hukumnya tidak ada,” ungkapnya.
Bahkan, kata dia, total silpa tersebut berpeluang bertambah apabila PAD yang ditarget Rp200 miliar mengalami kenaikan. Termasuk dengan potensi transfer triwulan IV dari Pemerintah RI.
“Ini juga disebabkan kurangnya perencanaan. Maka kami meminta agar pemerintah mematangkan semua perencanaan,” paparnya.
Dengan begitu, anggaran yang tersedia dapat dimaksimalkan untuk pembangunan. Apabila silpa kembali terjadi, tentu pembangunan infrastruktur tidak akan berjalan maksimal.
“Padahal berkaitan dengan capaian visi dan misi pemerintah. Sedangkan legislatif tidak punya visi apalagi misi,” terangnya.
Dia menegaskan, pihaknya hanya mengawal pelaksanaan program yang direncanakan pemerintah.
Untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
Ia pun tak ingin anggaran banyak yang tidak terserap.
“Makanya anggaran tahun depan harus dimaksimalkan. Sehingga proyeksi pendapatan dinaikkan sama dengan APBD Perubahan 2022,” ucapnya.
Apalagi dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu), dana alokasi umum (DAU) akan meningkat. Itu belum termasuk dana bagi hasil sawit.
“Sebenarnya proyeksi anggaran tahun depan itu melebihi Rp5 triliun,” jelasnya.
Apabila pendapatan dimaksimalkan maka program pembangunan tahun depan bisa lebih dimaksimalkan. Sehingga semua program dapat dikerjakan awal tahun.
“Tidak seperti tahun ini yang serba mendesak. Kan APBD Perubahan ada tambahan, akhirnya menumpuk,” tutup dia. (*/advertorial)
