KOTAKU, SANGATTA-Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim) Yan Ipui memanggil sejumlah elemen untuk mengikuti rapat dengar pendapat (Hearing) umum mengenai realisasi beasiswa dan fasilitas asrama mahasiswa Kutim untuk berbagai daerah, yang dilaksanakan, Kamis (4/7/2024).
Agenda ini digelar untuk menindaklanjuti surat yang dilayangkan oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kutim kepada lembaga wakil rakyat tersebut, pekan lalu.
“Kami menindaklanjuti surat dari Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kutim, 28 Juni 2024, nomor B.035/LPRI-DPC-KT/VI/2024, perihal permohonan Hearing mengenai realisasi beasiswa dan fasilitas asrama mahasiswa Kutim yang berada di beberapa daerah,” ujarnya usai hearing.
Sebagai Ketua Komisi, Yan mengundang pihak-pihak terkait. Selain pengurus Hipma KT, juga berupaya menghadirkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim, Bagian Kesra Sekretariat Kabupaten Kutim, guna rapat bersama DPRD Kutim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim cabang Kutim.
“Berdasarkan perihal di atas, maka dengan saya meminta langsung kepada bupati supaya menghadirkan pihak-pihak tersebut,” imbuhnya.
Komisi D yang membidangi permasalahan itu meminta dinas tersebut mampu menyelesaikan problema yang terjadi di tengah kalangan mahasiswa dari 18 kecamatan se Kutim.
“Kami juga sering mendapat pertanyaan terkait dengan beasiswa ini, termasuk perihal persyaratannya. Saya juga mantan guru dan kepala sekolah, sehingga punya banyak rekan di kecamatan, banyak menanyakan hal yang sama,” ujar dia.
Ia mengakui, Komisi D masih awam pengetahuan perihal informasi beasiswa tersebut. Mengingat, minimnya koordinasi di antara kedua belah pihak.
“Selama ini dinas pendidikan kurang bekerja sama dengan kami Komisi D, sehingga kami buta akan persyaratan ini. Akhirnya kami minim informasi mengenai beasiswa,” tambah Yan.
Ia berharap dengan adanya beasiswa ini, seluruh pelajar yang layak meraih beasiswa dapat tersentuh dan terakomodir dengan baik. Ia juga berharap kepala dinas mampu mensosialisasikan beasiswa bagi masyarakat luas.
“Saya harap semua kecamatan bisa terakomodir, karena kalau mengandalkan pendaftaran online saja, kasihan banyak daerah pedalaman yang tidak memiliki jaringan yang baik,” ungkapnya.
Menanggapi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim Mulyono mengurai banyak hal. Kata dia, perihal beasiswa jenjang SMA dan mahasiswa tidak ditanganinya. Melainkan sudah menjadi ranah Disdikbud Kaltim. (advertorial)
