KOTAKU, SANGATTA-Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan beberapa catatan penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, dalam Rapat Paripurna ke-27 yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni, Kamis (13/6/2024).
Dalam pandangannya, yang disampaikan Fitriani, Fraksi PPP berharap realisasi anggaran pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain daerah yang sah yang mengalami peningkatan signifikan, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas partisipasi dalam pembangunan.
“Agar pembangunan dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Fitriani.
Fraksi PPP juga mengharapkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor yang belum tersentuh secara optimal.
Dia juga berharap agar penggunaan anggaran untuk biaya operasi dan belanja modal dapat meningkatkan pembangunan masyarakat dan perekonomian daerah.
“Pentingnya pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan investasi modal jangka panjang untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), ini menjadi peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat,” jelasnya.
Fraksi PPP menekankan dalam pembangunan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif sebagai upaya penyatuan kebijakan pembangunan daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutim, serta masalah-masalah dan tantangan yang di hadapi.
“Lembaga legeslatif harus tetap menjaga marwahnya sebagai lembaga pengawas jalannya kebijakan eksekutif agar pembangunan menguntungkan masyarakat Kutim dari semua lapisan,” imbuh perempuan berjilbab itu.
Yang terpenting Fraksi PPP juga menginginkan pembangunan di Kutim dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengakibatkan tertundanya realisasi janji visi misi politik bupati dan wakil bupati, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 mendatang. (advertorial)
