KOTAKU, SANGATTA-Di tengah dinamika politik Kabupaten Kutai Timur (Kutim), partisipasi perempuan masih menjadi perhatian serius.
Meskipun telah terjadi beberapa kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, masih ada tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk meningkatkan peran perempuan dalam arena politik.
Seperti yang disampaikan anggota DPRD Kutim Yan yang menaungi pemberdayaan perempuan, saat ditemui Rabu (12/6/2024).
Hal ini kata dia menjadi salah satu bagian dalam indikator kesetaraan gender. Pemerintah Republik Indonesia bahkan telah mengupayakan beragam aturan untuk mendorong perempuan aktif dalam segala bidang termasuk bidang politik.
Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil. Bahkan jauh dari angka minimum utamanya yang berhasil lolos menduduki parlemen.
Dalam parlemen di Kutim keterwakilan perempuan jika dibulatkan hanya sekitar 16 persen atau 6 dari 37 kursi.
Ia mengatakan faktor utama minimnya keterwakilan perempuan tersebut berada di tangan masyarakat sebagai pemilih dan penentu perwakilannya.
“Kalau dari sisi kepartaian sudah mengakomodir 30 persen perempuan.
Tetapi masalahnya masyarakat tidak mau memilih dan perempuan juga tidak mau pilih perempuan,” ungkap Yan.
Lebih lanjut Yan mengungkapkan, dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024 lalu, tidak banyak perempuan yang berminat untuk mendaftar calon wakil rakyat.
“Berdasarkan hasil wawancara kami saat penjaringan Pileg itu, rata-rata perempuan mengaku tidak mau maju kalau kemungkinan menangnya di bawah 60 presen,” jelasnya.(advertorial)
