KOTAKU, SANGATTA-Ketua Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) DPRD Kutai Timur (Kutim) David Rante melayangkan interupsi di akhir berjalannya Rapat Paripurna ke-14.
Politisi Partai Gerindra itu menyoroti minimnya serapan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Kutim. Menurutnya, sesuai dengan laporan yang tertuang dalam website Pemerintah Pusat. Hingga awal Juni, Kutim telah mendapatkan dana transfer pusat hingga Rp1,2 triliun.
“Tetapi yang sudah terserap itu baru sekitar Rp400 Milliar, itu berarti masih ada Rp700 milliar yang belum terserap. Sementara sekarang sudah berada di pengujung triwulan kedua,” tegas David.
Lebih lanjut, ia menyebut berdasarkan pengalaman jika anggaran menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), maka daerah yang akan dirugikan, lantaran dinilai tidak mampu membelanjakan anggaran.
“Kalau Silpa, penilaian pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan itu menganggap daerah tidak mampu menyerap anggaran. Jadi ketika mengatakan bahwa anggaran kecil, yang ada saja tidak bisa ‘kan, apalagi meminta tambahan,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, dengan telah ditetapkannya Sekretaris Daerah (Sekda) definitif, ia mewakili lembaga DPRD Kutim meminta pemerintah kabupaten komitmen melakukan lompatan besar. David juga memahami rendahnya realisasi anggaran ini lantaran banyak kendala dalam struktur pemerintahan yang belum tertata kembali.
“Pemerintah dengan Sekda yang baru bisa menggenjot itu, bukan lagi berjalan kalau bisa berlari supaya tidak ketinggalan,” tegas dia.
Dalam waktu dekat, banyak agenda yang wajib diselesaikan tepat waktu. Mulai dari pembahasan APBD-Perubahan hingga APBD tahun 2023. Sesuai regulasi, digelar Juli hingga awal Agustus mendatang. (*/advertorial)
