KOTAKU, SANGATTA-Setelah melaksanakan Rapat Sidang Paripurna, selama dua hari berturut-turut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menggelar Rapat Paripurna tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun anggaran 2024, Jumat (10/11/2024).
Paripurna itu digelar bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim, dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD.
Rentetan kegiatan itu diawali dengan Paripurna ke 10, Rabu 8 November 2023, merupakan rapat sidang pembahasan RAPBD 2024. Kemudian, dilanjut Kamis 9 November 2023 kembali diadakan rapat Paripurna ke 11 yang membahas tentang pandangan semua fraksi atas RAPBD 2024.
“Kami menggelar Rapat Paripurna tiga hari berturut-turut untuk membahas RAPBD 2024,” kata Ketua DPRD Joni.
Tiba waktunya pemerintah menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi DPRD, yang disampaikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Zubair mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman.
Dalam kesempatan itu, Zubair mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah memberi tanggapan. Ia juga turut mengapresiasi dan respons positif dari semua pandangan.
“Terima kasih kepada Fraksi Nasdem, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PDI Perjuangan terkait dengan penambahan pendapatan daerah baik dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer. Ini semua akan kami catat,” ungkapnya.
Hal itu, kata dia, tidak akan tercapai tanpa kerja sama antara pemerintah, DPRD dan stakeholder terkait. Khususnya dukungan dari DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD Kutim.
“Kami akan berhasil jika kerja sama terjalin dengan baik,” imbuhnya.
Kata dia, pemerintah berkomitmen akan mengoptimalkan pendapatan daerah dengan prinsip kehati-hatian dan akan mengalokasikan belanja daerah yang lebih tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna dan memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat daerah.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kontribusi aktif dari seluruh stakeholders. Khususnya DPRD Kutim, untuk senantiasa terus mengawal pelaksanaan APBD 2024 hingga selesai terlaksana.
“Apapun yang direncanakan, termasuk percepatan seluruh program pemerintah, semoga bisa terealisasikan dengan baik,” harapnya.
Di tempat itu, Zubair menjelaskan bahwa secara prinsip, tanggapan fraksi-fraksi di DPRD Kutim, subtantif bagi pembangunan tahun depan. Seperti yang disampaikan oleh Fraksi Nasdem, mengenai pemerataan pembangunan infrastruktur.
“Ada masukan bahwa pembangunan infrastruktur harus lebih merata di daerah-daerah, agar investasi dan pembangunan bisa lebih merata. Bagi kami ini juga masukan yang sangat penting,” tambah Zubair.
Termasuk juga perihal pemerataan daerah, seperti yang disampaikan oleh Fraksi PPP, mengenai alokasi anggaran antar SKPD yang harus merata. Agar masing-masing SKPD tidak ada yang merasa dianaktirikan.
“Sehingga kolaborasi antar sesama SKPD dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Perbaikan sumber daya manusia (SDM) juga merupakan tanggapan dari Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya atas masukan tersebut melalui penerapan program dalam hal stunting, pemenuhan hak-hak guru dan sarana-prasarana pendidikan. Pihaknya juga bersepakat mengenai optimalisasi infrastruktur dan percepatan pembangunan.
Sedangkan terkait catatan yang disampiakn oleh Fraksi Golongan Karya, pemerintah juga memiliki pandangan yang sama mengenai pembangunan Pelabuhan Kenyamukan guna memperlancar distribusi ekonomi daerah tersebut penting, termasuk untuk memaksimalkan pendapatan daerah untuk optimalisasi sumber pajak, serta pemerataan akses dan layanan pendidikan ataupun kesehatan di setiap kecamatan.
Juga, untuk masukan yang diberikan oleh Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) mengenai penguatan sektor riil UMKM, monitoring penyertaan modal negara.
“Dengan semua catatan ini, kami akan bekerja dengan teliti dan akan melaksanakan program kerja tahun 2024. Semoga semuanya bermanfaat untuk rakyat,” tegasnya. (*)
